Sejarah

Sejarah KPPN Yogyakarta

KPPN Yogyakarta pada awalnya dibentuk dengan nama Kantor Bendahara Negara (KBN). Setelah itu berganti nama menjadi Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN) pada tahun 1982. Selanjutnya pada tahun 1990 satuan kerja tersebut diintegrasikan menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, seiring dengan reorganisasi Departemen Keuangan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: Kep-303/KMK.01/2004 KPKN berubah menjadi KPPN yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Kep-172/PB/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Penetapan KPPN Percontohan terhitung mulai tanggal 30 Juli 2007, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta, resmi beroperasi menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan dan soft launching dilakukan oleh Bapak Minto Widodo selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Visi, Misi dan Motto

Sejalan dengan tugas KPPN Yogyakarta yaitu memberikan pelayanan dan pembinaan teknis serta administratif kepada semua unsur instansi/satker di Wilayah Yogyakarta, maka KPPN Yogyakarta  menetapkan visi, misi, motto dan janji layanan.

Visi KPPN Yogyakarta:

"Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel"

Misi KPPN Yogyakarta:

1. Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal;

2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif dan akuntabel;

3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu.

Motto KPPN Yogyakarta:

"Kepuasan Mitra, Komitmen Kami"

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai  Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terdiri dari 5 (lima) tipe sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 ;
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 ;
3. Kantor· Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan Hibah;
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Penerimaan; dan
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi.

KPPN Yogyakarta merupakah salah satu KPPN Tipe A1 Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 mempunyai tugas "melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) , penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta sebagai KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi :

1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (Customer Relationship Management);
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury ManagementRepresentative);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. pengelolaan rekening pemerintah;
15. pelaksanaan fasilitasi Kerj asama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
19. pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ; dan
20. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Tugas pokok dan fungsi unit eselon IV di KPPN Yogyakarta:

1. Seksi Pencairan Dana pasca penerapan proses bisnis baru akan mempunyai tugas :
   1. melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM),
   2. engujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (SP3B-BLU),
   3. penerbitan Surat Tanggapan Koreksi,
   4. melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan belanja pegawai satuan kerja,
   5. melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang,
   6. melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja.
2. Seksi Bank mempunyai tugas :
   1. melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana,
   2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
   3. fungsi pengelolaan kas (cash management),
   4. penerbitan Daftar Tagihan,
   5. pengelolaan rekening pemerintah,
   6. penatausahaan penenmaan negara,
   7. penyelesaian retur,
   8. pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara,
   9. konfirmasi dan koreksi data transaksi penerimaan,
   10. fungsi layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara,
   11. monitoring dan evaluasi bank/ pos persepsi,
   12. pengelolaan dokumen sumber dan analisis data Penerimaan Fihak Ketiga (PFK),
   13. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
   14. supervisi implementasi sistem pengelolaan kas (Cash Management System) pada rekening bendahara,
   15. monitoring dan evaluasi kredit program.
3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas :
   1. melakukan verifikasi dokumen pembayaran,
   2. rekonsiliasi data laporan keuangan,
   3. penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN)-Daerah,
   4. pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran,
   5. pembinaan pertanggungjawaban bendahara,
   6. rekonsiliasi data rekening pemerintah,
   7. penyusunan laporan saldo rekening pemerintah,
   8. pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang,
   9. penerbitan dokumen pengembalian penerimaan.
4. Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas :
   1. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan,
   2. supervisi teknis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI),
   3. asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal,
   4. melakukan penyelenggaraan fungsi manaJemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management),
   5. melakukan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative),
   6. pengelolaan layanan perbendaharaan dan rencana penarikan dana
   7. melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan,
   8. melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis,
   9. koordinasi penyelenggaraan manajemen mutu layanan,
   10. fasilitasi sertifikasi bendahara,
   11. fasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya
   12. monitoring penenmaan dana transfer,
   13. koordinasi pemberian keterangan saksi/ahli keuangan negara,
   14. pelaksanaan program Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)
5. Subbagian Umum sebagai supporting unit mempunyai tugas :
   1. melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan,
   2. melakukan penatausahaan akun pengguna (user) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI),
   3. melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
   4. Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),
   5. melakukan urusan tata usaha,
   6. pengelolaan rumah tangga,
   7. melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja,
   8. implementasi budaya organisasi
   9. melakukan urusan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Budaya Organisasi Kementerian Keuangan

Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang di anut oleh para anggota organisasi tersebut sehingga membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain nya. sistem makna ini merupakan karakteristik yang dijunjung oleh organisasi. Kementrian keuangan memiliki lima budaya organisasi yang wajib dijalankan oleh pegawai Kementrian Keuangan. Lima budaya tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 127/KMK.01/2013 tanggal 03 April 2013 tentang PROGRAM BUDAYA LINGKUNGAN KEMENTRIAN KEUANGAN TAHUN 2013, yang terdiri dari:

1. Satu informasi setiap hari: Dalam rangka mendoorng seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementrian Keuangan (Pegawai Kementrian Keuangan) mencari informasi yang positif dan membaginya (sharing) dengan Pegawai Kementrian Keuangan lain nya untuk pengetahuan bersama.
2. Dua menit sebelum jadwal : Melatih, membiasakan dan menumbuhkan kedisiplinan seluruh Pegawai Kementrian Keuangan dengan hadir di ruang/tempat rapat 2 (dua) menit sebelum rapat di mulai sesuai jadwal, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi rapat.
3. Tiga dalam setiap hari : Mendorong seluruh Pegawai Kementrian Keuangan terbiasa memberikan pelayanan terbiak dan bersikap sopan serta santun, dengan memberikan salam sesuai dengan waktunya, yatu selamat pagi, selamat siang dan selamat sore
4. Rencanakan, kerjakan, monitoring dan tindaklanjuti (Plan-do-check-action): Agar seluruh Pegawai Kementrian Keuangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari menerapkan etos kerja dan prinsip manajemen yang baik, dengan senantiasa membuat perencanaan terlebih dahulu, mengerjakan hingga tuntas dan benar, memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan melaporkan hasil nya dan menindaklanjuti hasil untuk dilakukan perbaikan.
5. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin (5R): Mendorong tumbuh nya kesadaran, keyakinan dan kepedulian Pegawai Kementrian Keuangan terkait penting nya penataan ruang kantor dan dokumen kerja yang ringkas, rapi, resik/bersih melalui perawatan yang dilakukan secara rutin, agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman guna meningkatkan etos kerja dan semangat berkarya

Budaya Organisasi Ditjen Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan merancang grand desain budaya organisasi di lingkuangan DJPB tahun 2018-2020 dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP/637/PB/2017 tentang GRAND DESAIN BUDAYA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2018-2020. Hal ini sejalan dengan budaya Kementrian Keuangan. Budaya tersebut juga dikenal dengan SMILE-C  antara lain:

1.  Share and Care : setiap pegawai memiliki sikap saling peduli dan berbagi untuk meningkatkan kerja sama.
2. Modern : pelaksanaan pekerjaan terkait tugas dan fungsi DJPB didukung oleh teknologi modern
3. Innovative : DJPB mendorong setiap pegawai untuk berinovasi
4. Learn : para pegawai dilingkungan DJPB diharapkan untuk terus belajar baik di kantor maupun di luar kantor
5. Effective and efficient : efektif yaitu setiap pekerjaan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dalam batas waktu yang ditentukan. Efisien yaitu mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan input (biaya) yang sama untuk menghasilkan output (hasil) yang lebih besar.
6. Commitment : DJPB berkomitmen menjaga nilai Kementrian Keuangan dan terus meningkatkan prestasi

• GRAND DESIGN BUDAYA ORGANISASI DJPB

Budaya Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sistem makna yang dipahami bersama oleh seluurh unsur sumber daya manusia di lingkungan DJPB sebagai identitas organisasi serta sebagai instrument pendukung implementasi nilai-nilai Kementrian Keuangan.

Tujuan Grand Design Budaya Organisasi DJPB adalah memberikan panduan yang terstandar dan sistematis bagi seluruh insan perbendaharaan, khususnya pihak-pihak internal DJPb yang terlibat dalam upaya internalisasi dan implementasi budaya organisasi DJPb sehingga terwujud SDM dengan identitas, perilaku, kapabilitas, dan lingkungan yang mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai budaya kerjanya.

• PROGRAM BUDAYA STRATEGI DJPB

1. Programmatic Program : Program budaya merupakan kristalisasi dari hasil survei Employee Value Proposition yang bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai positif yang khas di DJPb
2. Customized Program : Program budaya ini merupakan hasil dari Focus Group Discussion para Change Agent dalam rangka memetakan aktivitas program budaya unit vertikal, bersifat optional terkait dengan implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan

Kebijakan Standar Pelayanan Minimum

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan adalah batas layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap institusi publik yang berorientasi pelayanan publik perlu memiliki SPM untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance and clean government (GCG), khususnya dalam hal penyediaan layanan berkualitas terhadap masyarakat.

SPM instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-222/PB/2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Kantor Vertikal Lingkup Ditjen Perbendaharaan. Ruang Iingkup SPM dalam keputusan tersebut adalah pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

SPM disusun dengan maksud untuk mengurangi kesalahan yang dapat ditimbulkan karena adanya perbedaan layanan yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dalam pelaksanaan tugasnya, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan memudahkan bagi petugas dalam melakukan pelayanan. Tujuan ditetapkannya SPM bagi Kanwil Diljen Perbendaharaan dan KPPN adalah agar pelayanan yang diberikan akuntabel dan berkinerja tinggi sehingga pada akhirnya dapat memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan. Untuk setiap jenis layanan yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, harus jelas tolok ukumya. Tolok ukur ini disebut dengan indikator SPM. Indikator SPM merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian layanan minimum.

 Hal – hal yang mendukung pelayanan Sarana, Prasarana, dan Media Informasi

Menyediakan informasi layanan dalam bentuk brosur / pamphlet dan bagan yang dibingkai. Informasi tersebut memuat:

1. Jenis jasa per layanan
2. Persyaratan jasa per layanan
3. Prosedur per layanan
4. Waktu penyelesaian per layanan

Brosur, pamphlet dan bagan y ang dibingkai diletakkan di ruang tunggu atau tempat yang mudah dilihat.

Penyediaan informasi melalui media website:

1. Kanwil Diljen Perbendaharaan menyediakan informasi penyelesaian permohonan TUP atau penyelesaian revisi DIPA/POK melalui situs resmi KPPN yang bersangkutan.
2. KPPN menyediakan informasi realisasi anggaran dan penyelesaian SP2D melalui situs resmi KPPN yang bersangkutan
3. Pemutakhiran data pada situs resmi dilakukan secara berkala.
4. Penyebarluasan keberadaan situs resmi kantor dilakukan melalui pengumuman di ruang tungu dan pemberitahuan melalui surat ke seluruh satker

Layanan Pengaduan

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN menyediakan layanan pengaduan melalui hotline  kantor KPPN dan situs resmi atau email resmi kantor.
2. Memberitahukan layanan pengaduan sebagaimana tercantum pada situs resmi Ditjen Perbendaharaan (www.djpbn.kemenkeu.go.id) kepada satker melalui media pamflet, surat, dsb.

Menyediakan meja layanan Front Office (FO)

1. Untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan meliputi meja layanan penerimaan pengesahan danl atau revisi DIPA/POK, layanan rekonsiliasi, layanan penerimaan Surat Permohonan Persetujuan TUP, Customer Service Officer(CSO), dan layanan Persuratan.
2. Untuk KPPN meliputi meja layanan Penerimaan SPM, meja layanan Rekonsiliasi Vera, meja layanan Bank Giro/Pos, meja CSO, dan meja layanan Pengambilan SP2D dan Persuratan.
3. Meja layanan FO harus dilengkapi kursi dan diatur sedemikian rupa memenuhi rasa kenyamanan.

Menyediakan contoh dan petunjuk pengisian formulir seperti form SSBP, form SSPB, dan form SPM. Contoh dan petunjuk pengisian formulir diletakkan atau ditempel di meja” petugas atau tempat lain yang mudah dilihat oleh petugas satker.

Menyiapkan spanduk atau pamflet mengenai informasi pelayanan bebas biaya dan antigratifikasi.

Agar para petugas selalu menerapkan Senyum, Salam, dan Sapa (3S), maka harus tersedia notes/reminder. Remindertersebut dapat berupa stiker, pin-up, dsb.

Menyediakan ruangan/meja khusus sebagai tempat bimbingan teknis dan aplikasi bagi satker yang membutuhkan .

Penataan Ruang Layanan

1. Menata ruang layanan sesuai ikon pada standardisasi sarana dan prasarana Ditjen Perbendaharaan.
2. Menata lingkungan dengan bersih dan rapi.
3. Menata perangkat pendukung sesuai dengan kondisi atau luas ruangan kantor, dengan rincian: posisi kursi tunggu dekat dengan pintu masuk dan meja FO; posisi mesin antrian dekat dengan ruang tunggu layanan.
4. Menyediakan tempat sampah di dalam dan di luar gedung kantor.

Menyediakan neon sign di luar gedung kantor agar mudah dikenali (sesuai dengan buku petunjuk standardisasi sarana prasarana Ditjen Perbendaharaan

Sistem dan Prosedur

Kepala Kantor melakukan pengawasan kepada para pegawai mengenai jam buka layanan dan jam kerja.

Kepala kantor menyusun mekanisme pembagian waktu (shifting) kerja petugas FO agar pelayanan tetap dapat dilakukan meskipun waktu istirahat

Melaksanakan briefing rutin pada setengah jam sebelum jam pelayanan dibuka dengan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan kantor. Agenda briefing adalah membahas kesiapan kerja para pegawai dan evaluasi kerja hari sebelumnya.

E-filing and back-up system:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem penyimpanan yang aman (electronic filing system).
2. Menyediakan mesin pemindai arsip (scanner).
3. Melakukan backup data server setiap hari.

Diterapkan pembatasan akses hiburan (misalnya yang diakses melalui internet) selama jam pelayanan. Larangan bagi petugas adalah sebagai berikut:

1. chatting dan/atau browsing;
2. menggunakan perangkat hiburan seperti earphone, headphone, speaker, dan sejenisnya;
3. memutar film atau musik kecuali musik yang diputar melalui hall sound system.

Sistem Keamanan Kantor:

1. Membuka pintu bagi tamu yang datang;
2. Selalu menerapkan senyum, salam, dan sapa (3S) kepada tamu dan menanyakan tujuan kedatangan tamu;
3. Membantu menunjukkan mesin antrian kepada tamu yang berkepentingan terhadap layanan.
4. Adanya satpam yang berjaga pada siang hari. Apabila dimungkinkan, jumlah petugas sebanyak dua orang dengan pembagian tugas di luar gedung dan di dalam ruang layanan FO.
5. Tugas petugas satpam di dalam ruang layanan FO, antara lain:

Seragam

1. Setiap pegawai wajib mematuhi aturan berpakaian yang berlaku.
2. Keseragaman berpakaian setiap pegawai harus diperhatikan dan dievaluasi pada saat briefing.
3. Apabila memungkinkan, petugas FO pria memakai dasi.

Sumber Daya Manusia

Selain petugas FO, petugas Middle Office (MO), dan petugas Back Office (BO), di Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN harus ada pegawai yang bertugas untuk:

1. Adanya pegawai yang ditunjuk sebagai petugas eso untuk menangani konsultasi atau bimbingan teknis. Penunjukan dilakukan berdasarkan kompetensi individu terutama kemampuan komunikasi dan tingkat pemahaman terhadap peraturan dan aplikasi komputer yang digunakan.
2. Apabila dimungkinkan, sebaiknya petugas CSO lebih dari satu dan tugas sebagai CSO tidak dirangkap dengan tugas lain.
3. melakukan pemutakhiran informasi penyelesaian layanan baik dalam situs resmi maupun layar video di luar tunggu;
4. Customer Service Officer (CSO)

Gugus Kendali Mutu (GKM):

1. GKM dilaksanakan sebagai sarana peningkatan kemampuan dan ketrampilan pegawai. Selain itu sebagai sarana menyamakan persepsi para pegawai dalam implementasi SOP dan Aplikasi Komputer.
2. Jenis-jenis GKM antara lain GKM Penerapan SOP, GKM Service Excellence, dan GKM untuk Pelatihan IT.

Sikap Petugas Dalam Melayani

Pelayanan yang diberikan oleh petugas di Kanwil Diljen Perbendaharaan atau KPPN harus mengutamakan kepentikan para pemangku kepentingan (stakeholder focus). Proses pelayanan itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga tahap dan masing-masing tahapan mempunyai elemen perilaku yang harus ditampilkan kepada pemangku kepentingan/stakeholder (satker).

Mengawali Pelayanan
Dalam mengawali pelayanan ada sejumlah perilaku minimum yang harus ditampilkan petugas terutama bagi petugas FO dan petugas CSO. Unsur-unsur perilaku tersebut adalah:

1. melakukan kontak mata;
2. senyum;
3. memberikan salam;
4. menyapa;
5. menawarkan bantuan.

Proses Pelayanan
Petugas melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan yang telah disampaikan oleh petugas satker. Perlu dipastikan petugas satker:

1. mendapatkan pelayanan yang cepat;
2. mendapatkan pelayanan yang tepat;
3. mendapatkan bantuan dan pemecahan masalah;
4. diperlakukan dengan cara yang ia inginkan. dihargai. direspon cepat. dan dihormati posisinya;
5. ketika proses pelayanan berakhir. ia merasa lebih baik/nyaman daripada pada saat ia baru datang ke KPPN.

Mengakhiri pelayanan
Pada saat mengakhiri pelayanan petugas masih perlu menunjukkan kemauan untuk melayani petugas satker sampai semua kebutuhan petugas satker dapat terpenuhi. Dalam tahap ini ada unsur perilaku minimum yang harus ditampilkan, yaitu:

1. menawarkan bantuan lainnya;
2. mengucapkan terima kasih;
3. mengucapkan salam.

Jenis Layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Pelayanan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Lingkup Kegiatan
Perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA.
Pemangku Kepentingan: Satuan Kerja Kementerian/Lembaga

Indikator SPM (Torok Ukur)

1. Keluaran: Surat Pengesahan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
2. Jangka waktu penyelesaian: 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengesahan revisi dan data pendukung diterima secara lengkap.

Pelayanan Pengajuan Permintaan Tambahan Uang Persediaan

Lingkup Kegiatan
Pemberian dispensasi permintaan tambahan uang persediaan yang diajukan oleh Satker

Pemangku Kepentingan: Satuan Kerja Kementerian/Lembaga

Indikator SPM (Tolok Ukur)

1. Keluaran: Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan
2. Jangka waktu penyelesaian: 2 (dua) hari kerja setelah pengajuan permintaan TUP dan data pendukung diterima secara lengkap.

Layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Nonpegawai (UP/TUP/GUP/LS)

Lingkup Kegiatan
Penerbitan SP2D oleh KPPN atas Surat Perintah Membayar (SPM) 8elanja Nonpegawai yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melalui proses pengujian yang bersifat substantif dan formal terhadap SPM Belanja Nonpegawai yang diajukan tersebut.

Pemangku Kepentingan: Satuan Kerja Kementerian/Lembaga

Indikator SPM (Tolok Ukur)

1. Keluaran: SP2D Belanja Non Pegawai
2. Jangka waktu penyelesaian: Jangka waktu penyelesaian paling lambat 1 (satu) jam sejak SPM diterima lengkap

Pelayanan Rekonsiliasi

Lingkup Kegiatan
Pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Pemangku Kepentingan: Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.

Indikator SPM (Tolok Ukur):

1. Keluaran: Berita Acara Rekonsiliasi dan Catatan Hasil Rekonsiliasi.
2. Jangka waktu penyelesaian: Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.

Teknis Pelaksanaan

Pelayanan Prima (bahasa Inggris: Service Excellence) adalah segala upaya yang diberikan untuk memenuhi pemangku kepentingan atau calon pemangku kepentingan sesuai dengan atau bahkan melebihi harapan. Pelayanan prima kepada pemangku kepentingan merupakan sebuah hal mutlak dalam institusi pelayanan publik. Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola perbendaharaan Negara, memiliki salah satu tugas dan fungsi dalam hal pelayanan publik. Dalam menjaga kualitas pelayanan, frontliners yang terdiri dari Satpam, Front Office (FO), dan Customer Service Officer (CSO) senantiasa memberikan yang terbaik bagi pemangku kepentingan. Selain itu, frontliners diharapkan terus menerus melakukan penyempurnaan guna menyesuaikan perubahan perilaku dan ekspektasi pemangku kepentingan.

Kebijakan Anti Penyuapan

KPPN Yogyakarta telah mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001 sejak tahun 2016

Strategi Organisasi KPPN Yogyakarta Tahun 2023